JAKARTA – Deretan kontroversi yang mewarnai kabinet Presiden Prabowo Subianto dinilai menunjukkan lemahnya dukungan terhadap kepemimpinan presiden.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil Kalimantan Tengah, Bambang Purwanto, mempertanyakan apakah rangkaian kegaduhan tersebut terjadi secara kebetulan atau memiliki agenda tersembunyi.
Politikus Partai Demokrat ini mencatat sederet isu kontroversial yang mencuat sejak Prabowo memimpin, mulai dari kebijakan gas elpiji, pagar laut, Rempang, tambang Raja Ampat, hingga yang terbaru sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
“Fenomena seperti ini apa kebetulan ataukah ada motif tertentu, kok sepertinya selalu muncul kegaduhan yang semestinya gak perlu terjadi karena akan berpengaruh terhadap kinerja Presiden,” ujar Bambang dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).
Bambang menilai berbagai kebijakan bermasalah tersebut tidak didasari kajian akademik yang memadai.
Ia menyayangkan sikap tulus dan jiwa patriotik Presiden Prabowo tidak didukung kabinet yang loyal, amanah, dan cerdas.
Kritik Keras Soal Empat Pulau Aceh
Kasus terbaru yang menjadi sorotan adalah keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengalihkan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara. Bambang menganggap kebijakan ini bertentangan dengan semangat sejarah dan kearifan lokal.
Menurutnya, pembentukan Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 sudah memiliki landasan historis yang kuat.
“Batas wilayah daerah itu biasanya berdasarkan kearifan lokal juga sejarah di daerah itu, jadi gak bisa hanya menggunakan pendekatan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah saja,” tegasnya.
Bambang juga mengingatkan bahwa di keempat pulau tersebut terdapat warga Aceh yang secara historis telah menjadi bagian dari provinsi itu.
Anggota DPR ini menegaskan bahwa keputusan Mendagri harus segera direvisi. Ia mengingatkan jasa sejarah Aceh dalam perjuangan kemerdekaan dan kontribusinya terhadap NKRI.
“Mencermati kondisi pergeseran empat pulau yang didasarkan Surat Keputusan Mendagri harus segera dikembalikan ke Provinsi Aceh. Harus diingat, Aceh punya sejarah perjuangan dan kepedulian terhadap NKRI, jangan dihianati,” ucapnya.
Bambang menyerukan agar Presiden Prabowo mengambil peran patriotik untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengembalikan pulau-pulau tersebut ke Aceh sesuai kearifan lokal.
Ia juga memperingatkan jika ada motif tertentu di balik kebijakan kontroversial tersebut, hal itu akan merusak kebersamaan yang telah dibangun dengan susah payah oleh bangsa Indonesia.
