JAKARTA – Anggota Badan Anggaran DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengingatkan utang negara bisa menjadi beban bagi generasi mendatang jika tidak dikelola dengan baik.
Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, utang negara memiliki dua sisi. Di satu sisi, utang bisa memberi manfaat jika dikelola secara bertanggung jawab. Di sisi lain, utang bisa jadi beban jika tidak digunakan dengan baik.
“Ini bisa jadi masalah moral karena terjadi defisit yang tumbuh setiap tahunnya. Ini bisa menjadi beban untuk generasi selanjutnya,” kata Rizki dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Banggar DPR dengan pakar ekonomi dan keuangan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2022).
Rizki menekankan pemerintah harus mengatur jumlah defisit setiap tahun dalam jumlah yang bertanggung jawab agar utang bermanfaat.
Rapat kali ini membahas persiapan APBN 2023 yang sehat menuju target defisit anggaran di bawah 3 persen.
Anggota Komisi I DPR itu juga mengingatkan utang harus dibayar secara konsisten agar tidak memberatkan negara dalam jangka panjang. Pembayaran utang menjadi penting agar pemerintah bisa tetap bekerja tanpa hambatan.
Menurut Rizki, jika pembayaran utang setiap tahun dilakukan dengan cara berutang lagi, maka utang akan terus bertambah. Kondisi ini akan mengganggu kemampuan negara untuk membelanjakan dana di bidang lain.
“Kalau misal pembayaran utang tiap tahunnya melalui hutang, maka utang akan terus meningkat, berarti itu mendistorsi kemampuan kita untuk belanja di hal-hal lain, seperti terkait dengan rumah tidak layak huni, proteksi kepada masyarakat yang most vulnerable,” jelasnya.
Hal ini akan berdampak pada program-program penting seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan perlindungan untuk masyarakat yang rentan.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Banten I itu juga menyoroti cara merampingkan anggaran negara. Menurutnya, perampingan anggaran harus dimulai dari masalah yang paling sering terjadi.
Salah satu masalah yang ia soroti adalah rantai birokrasi yang tidak efektif. Kondisi ini membuat anggaran membengkak padahal sebenarnya tidak diperlukan.
“Tentu kalau kita ingin memulai efisiensi anggaran mungkin ini adalah salah satu sasaran merampingkan birokrasi. Karena menurut saya ini merupakan hal inti yang harus bisa dibenahi,” pungkasnya.
Jadi kolumnis di Demokrat News!
Tulis apa saja, gaya bebas sesukamu. Cerita-cerita keseharian, pemikiran, atau perasaanmu. Baca ketentuannya di sini.
