JAKARTA – Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 2026 mengalami lonjakan besar-besaran. Dana yang tersedia meningkat 67 persen dari usulan awal Rp70,86 triliun menjadi Rp118,5 triliun.
Kenaikan anggaran sebesar Rp47,64 triliun ini disahkan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Kementerian PU di Gedung DPR, Senin (15/9/2025). Penambahan dana ini khusus untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Pada prinsipnya anggaran dialokasikan secara strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas,” kata Menteri PU Dody Hanggodo.
Sebagian besar dana akan digunakan untuk tiga program utama pemerintahan Prabowo. Program swasembada pangan, Inpres Jalan Daerah, dan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi fokus utama penggunaan anggaran tambahan.
Direktorat Jenderal Bina Marga mendapat jatah terbesar yaitu Rp45,61 triliun. Ditjen Sumber Daya Air memperoleh alokasi Rp34,73 triliun, sedangkan Ditjen Prasarana Strategis mendapat Rp24,10 triliun.
Kementerian PU menargetkan sejumlah capaian besar pada 2026. Pembangunan jaringan irigasi baru seluas 15.851 hektare menjadi target utama untuk mendukung swasembada pangan.
Untuk infrastruktur jalan, pemerintah akan membangun 191 kilometer jalan baru dan 28,19 kilometer jalan tol. Program preservasi jalan juga akan menyasar 46.451 kilometer jalan dan 531.969 meter jembatan.
Pembangunan 200 unit Sekolah Rakyat juga masuk dalam target prioritas tahun depan. Program ini sejalan dengan komitmen pemerintah meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil.
Ketua Komisi V DPR Lasarus mewajibkan Kementerian PU menyerahkan rincian penggunaan anggaran. Laporan tertulis harus diserahkan maksimal 30 hari setelah UU APBN 2026 disahkan DPR.
