MATARAM – Anggaran infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dipangkas hingga Rp 467 miliar pada tahun anggaran 2026. Pemotongan drastis ini memaksa pemerintah daerah mengorbankan berbagai program pembangunan.
Anggota Komisi IV DPRD NTB Syamsul Fikri mengatakan, anggaran bidang infrastruktur merosot tajam dari Rp 678 miliar tahun 2025 menjadi hanya Rp 210,9 miliar tahun depan.
Pemotongan ini terjadi justru saat berlaku nomenklatur baru yang menggabungkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Perumahan Kawasan Pemukiman.
“Artinya anggaran untuk infrastruktur jalan, jembatan dan permukiman menjadi kecil sekali,” kata Fikri.
Pemangkasan anggaran ini dipicu oleh pemotongan dana transfer pusat ke daerah yang sangat besar. Dana transfer turun dari target Rp 2,483 triliun menjadi hanya Rp 1,126 triliun.
“Bisa dibilang pemotongan dana transfer pusat ini menjadi rem darurat yang mengurangi arus dana pembangunan di NTB tahun depan,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Penurunan dana transfer mencapai 31,20 persen dan berdampak pada hampir semua perangkat daerah. Dinas Perhubungan mengalami pemotongan paling parah dengan anggaran program kualitas dan perhubungan jalan anjlok dari Rp 19,4 miliar menjadi hanya Rp 114 juta.
Fikri menilai kondisi ini memaksa perangkat daerah memilih program mana yang harus dihentikan. Banyak program non prioritas terpaksa dibatalkan untuk mempertahankan fungsi dasar pemerintahan.
Tekanan fiskal juga menggeser fokus dari program pembangunan ambisius menjadi sekadar upaya mempertahankan layanan dasar dengan dana terbatas.
“Artinya ini sangat mempengaruhi program prioritas Pak Gubernur tahun depan. Kita pesimistis bisa terealisasi,” pungkas Fikri.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB Sudirsah Sujanto menambahkan, pemotongan anggaran juga menimpa Bappeda yang turun 25 persen dari Rp 41,73 miliar menjadi Rp 31,25 miliar.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahkan hanya mendapat alokasi Rp 35 juta untuk evakuasi korban bencana.
