JAKARTA – Politikus Demokrat Benny K Harman menolak gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang diusulkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Benny memilih memperbaiki sistem pilkada langsung ketimbang kembali ke cara lama.
Benny mengakui pilkada langsung memang punya banyak masalah. Biayanya mahal, money politics merajalela, dan aparat belum netral. Pemimpin yang terpilih pun kerap korup dan jadi boneka oligarki.
“Pilkada langsung memang berbiaya mahal, menyuburkan money politics, aparat belum netral, pemimpin yg dihasilkan selain korup juga hanya jadi boneka oligarki. Namun kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi,” tulis Benny di akun X @BennyHarmanID, Jumat, 2 Januari 2026.
Anggota Komisi III DPR RI ini menawarkan jalan keluar lain. Menurutnya, pemerintah perlu menyusun Undang-Undang Pilkada yang lebih baik dengan aturan tegas dan sanksi berat bagi pelanggar.
Soal biaya tinggi, Benny berpendapat negara bisa menanggung semua ongkos pilkada. Ia menilai tidak ada yang namanya terlalu mahal jika untuk kepentingan rakyat. Pemilu legislatif dan pemilu presiden juga butuh biaya besar, tapi tetap dijalankan.
“Kalau soal biaya mahal, negara bisa ambil alih pembiayaan. Untuk rakyat yang lebih baik, tidak ada kata mahal,” tulisnya.
Perdebatan ini muncul setelah Muhaimin menyatakan PKB mendukung pilkada lewat DPRD. Sikap PKB ini konsisten sejak 2014 saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pada 2014, pemerintah sempat menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur pilkada melalui DPRD.
Namun aturan itu tidak jalan karena SBY mengeluarkan dua Peraturan Pengganti Undang-Undang yang menetapkan pilkada harus dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Jadi kolumnis di Demokrat News!
Tulis apa saja, gaya bebas sesukamu. Cerita-cerita keseharian, pemikiran, atau perasaanmu. Baca ketentuannya di sini.
