JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap fakta mengejutkan soal penanganan kendaraan Over Dimension and Over Load (ODOL).
Para pengemudi selama ini justru menjadi korban sistem, bukan dalang utama masalah muatan berlebih.
“Para pengemudi sering menjadi korban sekaligus disalahkan saat kecelakaan terjadi, padahal mereka hanya menjalankan tugas di tengah kesejahteraan yang minim,” tukas AHY dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Infrastruktur, Jumat (18/7/2025).
Menko AHY mengaku prihatin dengan nasib ribuan pengemudi yang terpaksa membawa muatan berlebih demi mencari nafkah. Mereka kerap menjadi kambing hitam ketika terjadi kecelakaan, padahal hanya menjalankan perintah majikan dengan upah pas-pasan.
Pemerintah kini mengubah strategi penanganan ODOL dengan fokus utama melindungi kesejahteraan pengemudi.
Dari sembilan rencana aksi nasional kebijakan Zero ODOL, tiga prioritas ditetapkan, yakni pengawasan dan penindakan kendaraan ODOL, penguatan perlindungan tenaga kerja pengemudi, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan.
Data yang dipaparkan AHY cukup mengkhawatirkan. Sepanjang 2024, lebih dari 150 ribu kecelakaan lalu lintas terjadi dengan 26 ribu korban jiwa. Kendaraan angkutan barang menyumbang 10,5 persen kasus, menempati posisi kedua tertinggi setelah sepeda motor.
Kerugian finansial akibat ODOL juga fantastis. Kerusakan jalan memakan anggaran perbaikan Rp41 triliun per tahun.
“Dana tersebut seharusnya bisa dialihkan untuk program-program pro-rakyat,” ujar AHY.
Menko AHY optimistis agenda baru ini akan memberikan dampak ganda positif.
“Kita bisa menyelamatkan pengemudi, meningkatkan kesejahteraan mereka, sekaligus memberikan rasa aman bagi pengguna jalan lainnya,” pungkasnya.
Rapat koordinasi dihadiri pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan, Ketua KPK Setyo Budiyanto, serta Deputi Komisioner Pengawasan Asuransi OJK Iwan Pasila.
