Dadan Hindayana mengungkapkan prioritas pembangunan akan difokuskan pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Pengelolaan dapur nantinya menggunakan skema swakelola untuk memastikan keberlanjutan operasional di tingkat lokal.
Rencana pembangunan masif ini sejalan dengan visi PU 608 yang menargetkan penurunan ICOR di bawah 6, pengentasan kemiskinan hingga 0 persen, dan pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Proyek dapur SPPG diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja lokal sekaligus memperkuat rantai pasok pangan di daerah.
Tim koordinasi teknis antara Kementerian PU dan BGN akan segera dibentuk untuk menyusun tahapan implementasi konkret.
Pertemuan hari Rabu itu merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani kedua lembaga pada Maret lalu.
