JAKARTA – Sepuluh provinsi besar Indonesia yang mewakili 181 juta penduduk atau 64 persen total populasi nasional berkumpul membahas strategi pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan perubahan iklim.
Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama yang berlangsung Selasa (17/6/2025) ini difokuskan pada tiga prioritas utama, yaitu ketahanan pangan, air, dan energi, dengan penekanan khusus pada keseimbangan pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan signifikansi pertemuan tersebut mengingat wilayah yang terwakili mencakup mayoritas penduduk Indonesia.
“Infrastruktur tidak dibangun untuk infrastruktur semata, tetapi infrastruktur sekali lagi berdampak,” tegas Menko AHY, menekankan orientasi pembangunan yang tidak sekadar mengejar modernitas.
Energi Terbarukan Jadi Prioritas Era Digital
Pemerintah menempatkan energi terbarukan sebagai fokus utama pembangunan masa depan, terutama untuk mengantisipasi kebutuhan energi besar dari digitalisasi dan pusat data.
Menko AHY menjelaskan bahwa transisi menuju energi terbarukan menjadi keharusan seiring memasuki era digital yang membutuhkan konsumsi energi tinggi untuk data center.
Agenda lingkungan lainnya mencakup pengelolaan sampah dan elektrifikasi transportasi publik sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.
Menghadapi ancaman lingkungan di wilayah pesisir, pemerintah mengembangkan pendekatan adaptif yang mencakup pembangunan tanggul sekaligus relokasi masyarakat dari area berisiko tinggi.
Menko AHY mengatakan strategi ini menggabungkan solusi berbasis alam dengan pendekatan yang fleksibel sesuai kondisi geografis masing-masing daerah.
“Tapi mungkin di sebagian lokasi kita bisa mundur, retreat,” ungkapnya, merujuk pada rencana relokasi masyarakat dari kawasan pesisir yang tidak padat penduduk.
Pertemuan ditutup dengan ajakan memperkuat sinergi antarwilayah dengan menjadikan tata ruang sebagai panduan utama pembangunan.
Menko AHY menggunakan analogi sepak bola untuk menggambarkan koordinasi pembangunan nasional, dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai kapten tim nasional dan gubernur sebagai kapten di daerah masing-masing.
Rapat kerja dihadiri gubernur dan wakil gubernur dari Jawa Barat, Banten, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat, serta sejumlah pejabat kementerian terkait.
